Kasus Vaksin Palsu Melukai Perasaan Masyarakat

image

Kasus Vaksin Palsu Melukai Perasaan Masyarakat

Persoalan vaksin palsu ramai dibicarakan. Pemerintah menyebutkan setidaknya 14 rumah sakit diduga menjadi tempat diedarkannya vaksin palsu.

Masyarakat merasa dirugikan tidak hanya karena biaya yang cukup mahal untuk membayar vaksin palsu, namun juga implikasi yang lebih serius akibat hilangnya imunitas dalam tubuh anak sampai dengan kemungkinan masuknya zat-zat tertentu yang potensial berdampak buruk terhadap kesehatan anak pada jangka panjang.

Masyarakat menuntut semua pihak terkait, khususnya rumah sakit, untuk bertanggung jawab atas tindakan tersebut, ironisnya semua pihak yang notabene bertanggung jawab melakukan pengawasan seolah saling melemparkan tanggung jawab.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyatakan tanggung jawab pengawasan ada di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam penjelasan melalui situs resminya, BPOM panjang-lebar memberikan klarifikasi ketimbang menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.

Di beberapa media, rumah sakit yang diduga menjadi tempat diedarkannya vaksin palsu, dengan "kompak" menyatakan peredaran vaksin palsu tidak diketahui rumah sakit dan karenanya oknum (pelaku) yang harus bertanggung jawab, bahkan ada rumah sakit dengan lugasnya menyatakan diri sebagai "saksi korban" sehingga mesti dilindungi oleh Pemerintah.

Berpangkal pada persoalan tersebut, menjadi penting untuk melihat bagaimana sebenarnya hukum menempatkan tanggung jawab semua pihak, khususnya rumah sakit, sebagai badan hukum atau korporasi dalam peristiwa vaksin palsu ini.

sumber:http://health.liputan6.com

Thu, 15 Mar 2018 @14:00

Copyright © 2018 Jasa Perizinan · All Rights Reserved
powered by sitekno