PERSYARATAN PERIJINAN RUMAH SAKIT UMUM

image

PERSYARATAN PERIJINAN RUMAH SAKIT UMUM

1) Masa belakunya ijin telah berakhir.
 
2) Ijin dicabut  oleh Kepala Dinas Kesehatan Yang berwenang dengan alasan :
 
  • Pembangunan rumah sakit dalam waktu 1 tahun belum dilaksanakan.
  • Pembangunan rumah sakit tidak ada kemajuaannya walapun telah berjalan 2 tahun.
  
3) Pemohonan menyatakan tidak meneruskan proses pendirian rumah sakit.
 
4) Badan hukum pemilik bubar atau dibubarkan.
 
b. Ijin menyelenggarakan rumah sakit.Ijin menyelenggarakan rumah sakit akan berakhir / tidak berlaku lagi apabila :
 
1) Masa berlakunya ijin telah berakhir.
 
2) Permi ntaan    sendiri  menghentikan    k egiatan pelayanannya.
  
3) Ijin dicabut  oleh  Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang, karena
 
  • ada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang menetapkan melarang r umah sakit menjalankan kegiatannya.
  •  Ruman  sakit  tidak menjalankan  kegiatan  sesuai dengan  tugas  dan fungsi rumah sakit dalam jangka waktu 1 tahun. 
  • Rumah sakit melakukan pelanggaran etik profesi yang  berat sesuaidengan ketentuan yang berlaku.
 
PERLUASAN / PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT DAN PEMBUKAAN CABANG RUMAH SAKIT.
 
a. Perluasan  bangunan  rumah  sakit   di  dalam lokasi rumah  sakit yang  telah mempunyai ijin menyelenggarakan  dan  tidak  berkait  dengan  peningkatan kelas rumah sakit, tidak memerlukan ijin  pendirian rumah sakit atau ijin menyelenggarakan baru, tetapi harus terlebih dahulu ada persetujuandari kepala Dinas Kesehatan yang berwenang.
 
b. Perluasan bangunan rumah sakit (cabang) di luar lokasi rumah sakit walaupun masih dalam kota yang sama harus  mengajukan ijin mendiriandan menyelenggrakan yang baru.
 
c. Penambahan cabang diluar  rumah  sakit harus mengajukan  ijin  mendirikan dan menyelenggrakan seperti rumah sakit yang baru sesuai ketentuan.
 
d. Pembangunan rumah sakit khusus menjadi rumah sakit khusus lainnya(misalnya rumah sakit bersalin menjadi rumah sakit beranak dan bersalin / rumah sakit ibu dan  anak) atau rumah sakit khusus menjadi rumah sakit  umum harus me ngajukan ijin penyelenggaraan  yang  baru kepada Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang yan g dilampiri berkas sebagaiberikut :
 
 
1) Rekomendasi dan berita acara pemeriksaan dari Dinas Kesehatan yangberwenang.
 
2) Fotocopy surat ijin menyelenggara- kan yang masih berlaku.
 
3) Hasil keputusan rapat pengurus badan hukum atau rapat umumpemegang saham yang menunjuk tentang pengembangan pelayananrumah sakit yang dituangkan dalam akte notaris.
 
4) Ijin yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kesehatan yang berwenanguntuk jangka waktu sisa masa berlakunya ijin yang ada.
 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN RUMAH SAKIT / PERUBAHAN STATUS PEMILIK
 
Pengalihan  kepemilikan  rumah  sakit  atau  perubahan  status  dari  badan sosial ke badan hukum lainnya, atau dari suatu badan hukum ke badan hukum yang lain, harus memenuhi persyaratan / ketentuan sebagai berikut :
 
a. Memenuhi ketentuan hukum tentang perubahan status badan hukumpemilik rumah sakit, atau bila terjadi pengalihan pemilikan yang terjadi.
 
b. Pemilik baru rumah sakit, mengajukan permohonan ijin perubahan statuskepada Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang.
 
c. Berkas / data-data yang perlu dilampirkan adalah :
 
1) Rekomendasi pengalihan / perubahan status kepemilikan rumah sakitdari kepala dinas kesehatan yang berwenang.
 
2) Salinan yang sah akte notaris pemilik baru dan akte notaris pemiliklama.
 
3) Salinan yang sah akte notaris pengalihan kepemilikan dari pemilik lamakepemilik baru sesuai ketentuan yang berlaku.
 
4) Data yang berubah dengan adanya perubahan pemilik / perubahanstatus pemilik RS mengenai perubahan sarana, prasarana, peralatan.Dan kegiatan pelayanan rumah sakit.
 
5) Hasil keputusan rapat pengurus badan hukum / rapat umum pemegangsaham yang menunjuk tentang perubahan status kepemilikan.
 
d. Dalam waktu 75 ( tujuh puluh lima ) hari kerja setelah berkas diterima kepala Dinas Kesehatan yang berwenang sudah harus menetapkan persetujuan  atau penolakan  perubahan  pemilikan tersebut.
 
e. Dengan  peralihan  kepemilikan  maka  ijin  menyelenggarakan  rumah  sakit  berpindah kepemilik baru untuk jangka waktu sisa masa berlakunya ijintersebut.
 
KETENTUAN  LAIN
 
a. Fungsi sosial
 
1) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialistik diselenggara-kan berdasarkan fungsi sosial dengan memperhatikan prinsip  kelayakan.
 
2) Upaya pelayanan  kesehatan  swasta dibidang  medik  spesialistik harus memberikan pertolongan pertama kepada penderita gawat darurat tanpa memungut uang muka terlebih  dahulu.
 
3) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang perumahsakitan pelaksanaan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku / permenkesnomer 678/93/tentang pelaksanaan fungsi rumah sakit swasta.
 
b. Pencatatan dan pelaporan
 
1) Upaya  pelayanan  kesehatan  swasta  dibidang  medik  spesialistik  wajib melaksanakan  pencatatan dan  pelaporan  serta rekam medik  sesuai ketentuan yang berlaku.
 
2) Tata cara pencatatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
c. Kewajiban membantu
 
1) Upaya  pelayanan  kesehatan  swasta  di bidang medik spesialistik wajib membantu program pemerintah dibidang  pelayanan  kesehatan kepada masyarakat, program kependudukan dan KB.
 
2) Upaya  pelayanan  kesehatan  swasta dibidang medik spesialistik wajib bekerja sama dengan  upaya pelayanan  kesehatan pemerintah dibidang medik dalam rangka rujukan medik, pendayagunaan  tenaga medis dan pendayagunaan peralatan canggih.
 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 
a. Pembinaan  dan  pengawasan  upaya  pelayanan medik spesialistik menjadi tanggung  jawab Kepala Dinas  Kesehatan yang berwenang  dilakukan  secara berjenjang sesuai tingkat tanggung jawab wilayahnya.
 
b. Setiap tahun pada akhir tahun kalender, Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang melaporkan kepada Direktur Jendral  Pelayanan  Medik mengenai  jumlah  upaya  pelayanan  kesehatan  swasta dan tempat  tidur  diwilayahnya.Bangunan  dan perlengkapan.Sesuai peruntukannya berdasar peraturan yang berlaku.
 
WAKTU PEMROSESAN
 
6 hari kerja (apabila persyaratan sudah lengkap)
 
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA
 Izin berlaku untuk 5 tahun.

Thu, 15 Mar 2018 @13:02

Copyright © 2018 Jasa Perizinan · All Rights Reserved
powered by sitekno