PERSYARATAN PERIJINAN RUMAH SAKIT UMUM

1) Masa belakunya ijin telah berakhir.

2) Ijin dicabut oleh Kepala Dinas Kesehatan Yang berwenang dengan alasan :

Pembangunan rumah sakit dalam waktu 1 tahun belum dilaksanakan.
Pembangunan rumah sakit tidak ada kemajuaannya walapun telah berjalan 2 tahun.

3) Pemohonan menyatakan tidak meneruskan proses pendirian rumah sakit.

4) Badan hukum pemilik bubar atau dibubarkan.

b. Ijin menyelenggarakan rumah sakit.Ijin menyelenggarakan rumah sakit akan berakhir / tidak berlaku lagi apabila :

1) Masa berlakunya ijin telah berakhir.

2) Permi ntaan sendiri menghentikan k egiatan pelayanannya.

3) Ijin dicabut oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang, karena

ada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang menetapkan melarang r umah sakit menjalankan kegiatannya.
Ruman sakit tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi rumah sakit dalam jangka waktu 1 tahun.
Rumah sakit melakukan pelanggaran etik profesi yang berat sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

PERLUASAN / PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT DAN PEMBUKAAN CABANG RUMAH SAKIT.

a. Perluasan bangunan rumah sakit di dalam lokasi rumah sakit yang telah mempunyai ijin menyelenggarakan dan tidak berkait dengan peningkatan kelas rumah sakit, tidak memerlukan ijin pendirian rumah sakit atau ijin menyelenggarakan baru, tetapi harus terlebih dahulu ada persetujuandari kepala Dinas Kesehatan yang berwenang.

b. Perluasan bangunan rumah sakit (cabang) di luar lokasi rumah sakit walaupun masih dalam kota yang sama harus mengajukan ijin mendiriandan menyelenggrakan yang baru.

c. Penambahan cabang diluar rumah sakit harus mengajukan ijin mendirikan dan menyelenggrakan seperti rumah sakit yang baru sesuai ketentuan.

d. Pembangunan rumah sakit khusus menjadi rumah sakit khusus lainnya(misalnya rumah sakit bersalin menjadi rumah sakit beranak dan bersalin / rumah sakit ibu dan anak) atau rumah sakit khusus menjadi rumah sakit umum harus me ngajukan ijin penyelenggaraan yang baru kepada Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang yan g dilampiri berkas sebagaiberikut :

1) Rekomendasi dan berita acara pemeriksaan dari Dinas Kesehatan yangberwenang.

2) Fotocopy surat ijin menyelenggara- kan yang masih berlaku.

3) Hasil keputusan rapat pengurus badan hukum atau rapat umumpemegang saham yang menunjuk tentang pengembangan pelayananrumah sakit yang dituangkan dalam akte notaris.

4) Ijin yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kesehatan yang berwenanguntuk jangka waktu sisa masa berlakunya ijin yang ada.

PENGALIHAN KEPEMILIKAN RUMAH SAKIT / PERUBAHAN STATUS PEMILIK

Pengalihan kepemilikan rumah sakit atau perubahan status dari badan sosial ke badan hukum lainnya, atau dari suatu badan hukum ke badan hukum yang lain, harus memenuhi persyaratan / ketentuan sebagai berikut :

a. Memenuhi ketentuan hukum tentang perubahan status badan hukumpemilik rumah sakit, atau bila terjadi pengalihan pemilikan yang terjadi.

b. Pemilik baru rumah sakit, mengajukan permohonan ijin perubahan statuskepada Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang.

c. Berkas / data-data yang perlu dilampirkan adalah :

1) Rekomendasi pengalihan / perubahan status kepemilikan rumah sakitdari kepala dinas kesehatan yang berwenang.

2) Salinan yang sah akte notaris pemilik baru dan akte notaris pemiliklama.

3) Salinan yang sah akte notaris pengalihan kepemilikan dari pemilik lamakepemilik baru sesuai ketentuan yang berlaku.

4) Data yang berubah dengan adanya perubahan pemilik / perubahanstatus pemilik RS mengenai perubahan sarana, prasarana, peralatan.Dan kegiatan pelayanan rumah sakit.

5) Hasil keputusan rapat pengurus badan hukum / rapat umum pemegangsaham yang menunjuk tentang perubahan status kepemilikan.

d. Dalam waktu 75 ( tujuh puluh lima ) hari kerja setelah berkas diterima kepala Dinas Kesehatan yang berwenang sudah harus menetapkan persetujuan atau penolakan perubahan pemilikan tersebut.

e. Dengan peralihan kepemilikan maka ijin menyelenggarakan rumah sakit berpindah kepemilik baru untuk jangka waktu sisa masa berlakunya ijintersebut.

KETENTUAN LAIN

a. Fungsi sosial

1) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialistik diselenggara-kan berdasarkan fungsi sosial dengan memperhatikan prinsip kelayakan.

2) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialistik harus memberikan pertolongan pertama kepada penderita gawat darurat tanpa memungut uang muka terlebih dahulu.

3) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang perumahsakitan pelaksanaan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku / permenkesnomer 678/93/tentang pelaksanaan fungsi rumah sakit swasta.

b. Pencatatan dan pelaporan

1) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialistik wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan serta rekam medik sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Tata cara pencatatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kewajiban membantu

1) Upaya pelayanan kesehatan swasta di bidang medik spesialistik wajib membantu program pemerintah dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, program kependudukan dan KB.

2) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialistik wajib bekerja sama dengan upaya pelayanan kesehatan pemerintah dibidang medik dalam rangka rujukan medik, pendayagunaan tenaga medis dan pendayagunaan peralatan canggih.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

a. Pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan medik spesialistik menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang dilakukan secara berjenjang sesuai tingkat tanggung jawab wilayahnya.

b. Setiap tahun pada akhir tahun kalender, Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang melaporkan kepada Direktur Jendral Pelayanan Medik mengenai jumlah upaya pelayanan kesehatan swasta dan tempat tidur diwilayahnya.Bangunan dan perlengkapan.Sesuai peruntukannya berdasar peraturan yang berlaku.

WAKTU PEMROSESAN

6 hari kerja (apabila persyaratan sudah lengkap)

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA

Izin berlaku untuk 5 tahun.

Thu, 15 Mar 2018 @13:02

Tags: izin rumah sakit jasa izin rumah sakit perizinan rumah sakit syarat mendirikan rumah sakit rumah sakit konsultan kesehatan konsultan perizinan izin rumah sakit perizinan kesehatan izin kesehatan izin apotek izin pendirian rumah sakit

IZIN RUMAH SAKIT

KANTOR PUSAT :

KANTOR CABANG :

HUBUNGI KAMI :

PERSYARATAN PERIJINAN RUMAH SAKIT UMUM

PERSYARATAN PERIJINAN RUMAH SAKIT UMUM

Artikel Terkait